nusakini.com--Kementerian Dalam Negeri (Kememdagri) meminta pemerintah daerah (pemda) bisa memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana penunjang untuk memetakan kondisi politik di daerah. Sebab, sekarang ini diperlukan kecepatan dan keakuratan dalam setiap penyajian data. 

Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri (Dirjen Polpum) Soedarmo mengatakan, jajaran kesabangpol daerah merupakan mata telinga kepala daerah untuk memantau setiap permasalahan di daerah. Untuk itu perlu masukan informasi didukung data/fakta lapangan. 

"Pemetaan politik akan menjadi evaluasi terhadap situasi dan kondisi politik yg berkembang dinamis sehingga menjadi bahan deteksi dini terhadap gejolak yg ada dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa", ujar Soedarmo. 

• Mendagri Minta Pemerintah Daerah Jaga Stabilitas Laju Inflasi Usai Libur Lebaran
• Terima Kunjungan Irjen Kemendagri, KA UPT Bapenda Bulukumba Sulsel: Sangat Mengedukasi
• Mendagri Tito Dan Gubernur Enembe Bersepakat Dorong Pemekaran Tujuh Provinsi
• Berlaku Mulai 18 Mei, Inilah Ketentuan Terbaru Perjalanan Domestik di Masa Pandemi
• Jelang Masa Tuga Berakhir, Gubernur Ali Baal Masdar Pamit Kepada Warga Sulbar

Hal ini disampaikannya saat membuka 'Bimtek Aplikasi Pemetaan Politik dan Evaluasi Kondisi Politik di Daerah, Wilayah Sumatera dan Kalimantan' yang berlangsung di Hotel Aryaduta, Jakarta pada Selasa (22/8). 

"Setidaknya pemetaan politik ini akan mengintegrasikan permasalahan yang terkait juga dengan semua bidang di Ditjen Polpum seperti masalah ideologi, wawasan kebangsaan, ekonomi, sosial dan kebudayaan serta konflik sosial," tambah Soedarmo. 

Ia berharap semua jajaran Kesbangpol mulai dari tingkat provinsi, dan kabupaten/kota sudah siap untuk meng-Input data sesuai dengan muatan aplikasi sistem informasi politik dalam negeri. 

"Dari semua itu dibutuhkan kedisiplinan dalam tugas sehingga yang kita kerjakan adalah untuk kepentingan bangsa dan negara", harap Soedarmo. (p/ab)